badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban situs jaminan kesehatan warga (jamkesmas) serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi semua indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan tersebut antara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data warga miskin tak dilakukan dengan bagus serta adanya perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terdapat risiko masyarakat miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak perlu bayar sebab tak tercakup di program jamkesmas dan jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas yang belum sesuai melalui pedoman pelaksanaan jamkesmas di 2010 serta 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Badan - Melangsingkan Badan - Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Perut
menurut dia, kelemahan itu bisa menganggu objek wisata website jamkesmas juga jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tidak dapat, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk mengenai pelayanan kesehatan masyarakat selama beberapa properti sakit milik pemerintah juga menemukan keberadaan ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi juga standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 rumah sakit yang diperiksa, hanya Satu rsud dan telah efektif di mengelola pelayanan obat di instalasi farmasi, kata hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi tujuan setiap tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, dan rawat jalan dan tak pas standar makanya pelayanan tak optimal, katanya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, aman, efisien dan terjangkau oleh karenanya properti sakit publik mesti berbenah agar memperbaiki pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tak ada warga yang tak bisa dilayani melalui menarik oleh rumah sakit, terutama properti sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data 2012, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit selama semua indonesia.