kepala kepolisian ri jenderal (pol) timur pradopo menyatakan kondisi kota palopo ketika ini telah berangsur pulih.
kapolri pun menyewa semua elemen masyarakat supaya mengikuti proses demokrasi di pemilihan wali kota palopo melalui bagus dan mencari jalur hukum bila ada ketidaksepakatan atas hasil pilkada.
peristiwa di palopo, sudah tentu dari proses demokrasi, penduduk mentaati keputusan kpu, proses berlangsung demokratis sampai tahapan kedua pilkada wali kota dimana terjadi pembakaran juga perusakan, tutur kapolri saat menyerahkan keterangan di kantor presiden, senin.
kapolri menungkapkan saat ini pihak kepolisian masih mengerjakan penyelidikan, tetapi Salah satu pihak masih menjalani pemeriksaan intensif.
masyarakat kami minta untuk menghormati proses dan diselenggarakan kpu, bila sudah dianggap ada yang melanggar bisa diproses di mahkamah konstitusi, katanya.
Baca Juga: Wisata ke Pulau Tidung - Mencari Peluang usaha - Cread Adha
sementara itu menteri dalam negeri gamawan fauzi menungkapkan telah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan syahrul yasin limpo untuk mengikuti pengamanan agar situasi terserah normal.
saya sejak 2012 sudah berkomunikasi melalui gubernur sulawesi selatan agar mengambil langkah-langkah pengamanan langsung dibandingkan kerusuhan tersebut. sampai siang ini kita masih memonitor terus. aku telah kirim dirjen kesbangpol untuk membicarakan langkah lanjutan melalui pemerintah daerah, katanya sebelum memenuhi rapat sempit dengan presiden dalam kantor presiden, senin.
ia menungkapkan dibandingkan sisi studi politik seharusnya ada tanggung jawab dibandingkan partai politik atas kader-kadernya, demikian dan tim suksesnya.
supaya demokrasi mekar juga tak mengakibatkan masalah semisal ini. manakala semua daerah akan terjadi konflik dengan pemilihan langsung dengan demikian nanti koleksi kita kalau tak dewasa-dewasa serta selama berdemokrasi bisa kembali ke perwakilan nah kebetulan undang-undangnya sedang kita bahas melalui dpr, paparnya.
ia pun menambahkan,ada pemikiran agar pelayanan masyarakat banyak dalam kabupaten, perizinan banyak pada provinsi, kemudian pemilihan segera dalam provinsi, sementara pada perwakilan kota/kabupaten lewat perwakilan pada dprd, ini konsep baru tengah dibahas.