ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada memesan kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tepat diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar mengetahui keadaan dalam lapangan, mulai daripada pergi sampai sampai pada luar negeri, kata mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah iklim upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki menjadi pihak dari proses pelayanan dan perlindungan terhadap para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab tersebut, tutur dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka bisnis dan akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki melalui objek wisata memperbaiki kualitas sistem supaya pekerja migran, mulai dari perekrutan, studi juga latihan, perlindungan pada selama luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar sebagai mitra selama semua proses kebijakan, bukan dibuat objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa dalam ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran masih belum maksimal oleh karenanya masih belum mampu diaplikasikan dalam penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan sebagai tanggapan atas keluhan daripada pihak apjati yang menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki sebagai mitra di memesan kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak dan paling berperan pada lapangan di menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana dalam lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap ada kebijakan dan melibatkan pjtki sebagai partner pemerintah. jangan manakala ada keberhasilan dan prestasi pemerintah yang melayani, tapi jika banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya pihak pjtki sebenarnya seringkali berhasil melaksanakan masalah-masalah para pekerja migran dalam luar negeri, termasuk jumlah hukum melalui pendekatan informal, dimana cara tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan langkah dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah di luar negeri makanya cenderung besar untuk melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati agar menyatakan aspirasi tersebut terhadap pemerintah untuk diselenggarakan pembahasan untuk menciptakan kebijakan dan dapat mengakibatkan iklim usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah berbagai masukan ini saya beritahukan kepada pemerintah, kta hendak membahas dulu supaya menggunakan hapal apakah sudah sesuai atau masih banyak dan mesti diperbaiki, ujar mahfud.