Reformasi BPN belum maksimal

anggota komisi ii dpr yasona laoly menilai reformasi badan pertanahan nasional (bpn) belum berjalan bagus karena baru ada konflik pertanahan.

saya kira, perlu dilakukan evaluasi kepada kinerja bpn. ya tergolong kita pertanyakan kepemimpinan pak hendarman (kepala bpn). dengan konseptual, bolehlah. tapi implementasinya, belum ada, kata yasona di jakarta, minggu.

dia mengkritik praktik percaloan juga mafia tanah dan belum berhasil diberantas bpn.

banyak laporan tentang ini. salah satunya batas tanah, sering adalah pemicu sengketa. belum lagi sertifikat ganda. sepertinya kepala bpn harus bersihkan dulu internalnya, kata dia.

Informasi Lainnya:

anggota dpr ri dari fpdip juga mempertanyakan tim 11 bentukan bpn dan bertugas menyelesaikan sengketa tanah di berbagai daerah dan tetapi tak menunjukkan hasil dan menarik.

sampai ketika ini, aku belum tahu ada konflik agraria dan diselesaikan. padahal, kian berlalu persentasi tanah dengan begini semakin complicated. karena mutu keekonomisan tanah tambah tinggi, tutur dia.

wakil sekretaris jenderal (wasekjen) konsorsium pembaruan agraria (kpa), dewi kartika, menilai tak banyak sinkronisasi dalam internal bpn. efek sampingnya, terkandung 632 aturan dan tumpang, serta itu mesti diselesaikan, papar dewi.

masih maraknya sengketa agraria, menurut dewi, merupakan bentuk kegagalan kinerja bpn. sebanyak 7.200 sengketa tanah masih terselesaikan 60 persen. mirisnya lagi, 30 sk yang dikeluarkan bpn perihal tanah terlantar, 11 diantaranya digugat.